Medan, apacerita.id — Konflik di lahan Bumi Perkemahan (Bumper) Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Deliserdang terus memanas. Terbaru, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi mengatakan rencana penertiban bangunan Bumper akan dilakukan usai kedatangan Presiden RI, Joko Widodo menghadiri Hari Pers Nasional (HPN) di Sumut tahun 2023.
“Habis (datang) Presiden kita lanjutkan (penertiban Bumper),” kata Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi kepada wartawan, usai menghadiri acara Pelantikan Pengurus SMSI Provinsi Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Kota Medan, Selasa (7/2/2023) sebagaimana dikutip dari Tribun Medan, Kamis (9/2/2023).
Menyikapi statmen gubernur itu, sejumlah masyarakat dusun 1 dan 5 Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit justru meminta kepada Presiden Joko Widodo yang saat ini sedang di Kota Medan untuk bisa menemui mereka di Desa Bandar Baru Dusun I dan Dusun V untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Permintaan itu mereka sampaikan dalam cuplikan video yang diunggah di akun instagram @cctv_medn dan telah viral di media sosial, Rabu (8/2/2023).
Dalam video itu tampak sejumlah ibu-ibu bersama anak-anak dengan lantang meminta agar Presiden Joko Widodo memperhatikan kasus yang saat ini sedang dialami mereka. Bahkan mereka meminta agar Presiden Joko Widodo menyempatkan diri untuk datang melihat mereka di desa Bandar Baru.
“Kami perempuan desa Bandar Baru khususnya dusun 1 dan 5 telah teraniaya. Kami sudah menderita, didatangkan 800 personil gabungan dari polisi, dan Satpol PP untuk menggusur kami, merobohkan rumah kami secara paksa,” ucap salah seorang warga yang diketahui bernama Sabrina Br Ginting.
Atas ancaman hendak digusur itu, lanjut Sabrina dalam orasinya, warga di Bumper memohon agar Presiden Joko Widodo memperhatikan nasib mereka.
“Kami minta tolong kepada Bapak Presiden, Bapak Jokowi untuk memperhatikan kami para perempuan masyarakat Desa Bandar Baru. Yang tidak bisa lagi menyekolahkan anak-anak kami, yang kehilangan tempat tinggal, tempat hidup kami dimana kami bertani, tinggal. Jadi gimana lagi kami mau hidup pak, kami para perempuan dan masyarskat 925 jiwa ini telah menderita,” katanya lagi.
“Jadi kami minta tolong pak. Agar kiranya bapak mau melihat kami pak. Kami sudah menderita saat ini. Kami selalu ditakut-takuti oleh pemprov Sumatera Utara. Jadi kami minta tolong pak agar bapak bisa melihat desa kami Bandar Baru. Apabila bapak datang ke Kota Medan, kiranya bapak berkenan singgah di desa kami untuk melihat kami yang teraniaya,” lanjutnya.
Sementara itu, Tommy Aditia Sinulingga SH MH CTL selaku kuasa hukum masyarakat Dusun 1 dan 5 Desa Bandar Baru membenarkan bahwa cuplikan video ibu-ibu tersebut adalah warga yang sedang mengalami konflik lahan dengan Pemprov Sumut.
“Ia benar. Ibu-ibu yang ada di video itu adalah ibu-ibu yang saat ini sedang ketakutan oleh statment- Gubsu di beberapa media. Bulan Januari juga seperti itu memberikan statment di media akan melakukan penggusuran di bulan Januari 2023,” ucap Tommy.
Lanjut Tomny, bahkan Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting juga telah menyampaikan untuk penolakan penggusuran tersebut dan membenarkan bahwa masyarakat sudah puluhan tahun tinggal desa Bandar Baru tersebut.
“Kita harus benar-benar urai masalahnya dan musyawarah untuk mufakat harus ada, karena tidak pernah sama sekali Pemprovsu melakukan musyawarah kepada masyarakat,” terangnya.
Apalagi, lanjut Tommy, DPRD Sumut telah menjadwalkan untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada akhir bulan Februari ini. RDP itu dijadwalkan setelah terjadi dua kali aksi demonstrasi yang dilakukan warga di depan Gedung DPRD Sumut beberapa waktu lalu.
“Sepertinya Bapak Edy Rahmayadi tidak menggubris statment dari Ketua DPRDSU dan tetap membuat statment yang dalam hal ini diduga dapat membuat kegaduhan,” tegasnya.
Tak hanya itu, masyarakat juga terus berupaya dengan salah satunya meminta bantuan Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution selaku menantu Presiden Jokowi. Masyarakat saat menemui Bobby kala itu, meminta agar Bobby dapat menyampaikan langsung kepada Jokowi permasalahan yang terjadi di lahan itu.
“Masyarakat memiliki bukti sebelum Indonesia dinyatakan merdeka, masyarakat juga telah berkampung disana. Oleh karena itu, kami selaku tim kuasa hukum masyarakat juga berharap agar bapak Presiden Joko Widodo kiranya dapat singgah di lahan yang sedang konflik itu,” ucap Tommy saat dikonfirmasi wartawan.
Seperti diketahui, konflik di lahan Bumper telah berlangsung lama. Diketahui juga warga Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Deliserdang telah melakukan aksi unjuk rasa ke kantor DPRD Sumut, Senin (14/11/2022), menuntut keadilan atas hak kepemilikan tanah Bumper Sibolangit. (nz)