MEDAN, APACERITA – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Masyarakat Sipil Sumut menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumut pada Selasa (27/8/2024). Aksi ini merupakan upaya mereka untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Undang-Undang Pilkada dan menegaskan penolakan terhadap dinasti politik di Indonesia.
Para demonstran membawa spanduk dan poster yang memuat tuntutan mereka, serta menolak campur tangan DPR RI dalam putusan MK. Juru bicara aksi, Nikita, menyatakan bahwa aksi ini adalah yang kedua kalinya mereka gelar, menuntut anggota DPRD Sumut untuk tetap menolak dinasti politik dan mendukung keputusan MK.
“Masyarakat Sipil Sumut menuntut agar seluruh elemen bangsa mengawal keputusan MK dan memastikan bahwa keputusan tersebut tidak diubah-ubah oleh DPR RI,” kata Nikita. “Kami juga meminta agar pemerintah dan lembaga legislatif melibatkan publik dalam proses pembentukan undang-undang untuk memastikan keadilan dan tidak berpihak pada golongan tertentu.”
Selama aksi, para pengunjuk rasa meneriakkan yel-yel penolakan terhadap dinasti politik. Ketua Komisi D DPRD Sumut, Benny Harianto Sihotang, berusaha untuk menerima aspirasi massa, namun rencana tersebut terhambat oleh hujan deras yang turun tiba-tiba.
Meskipun hujan deras, massa tetap bertahan di depan gedung DPRD dan melanjutkan orasi meski pakaian mereka basah kuyup. Setelah beberapa waktu, mereka meninggalkan lokasi dengan tertib. (qr)
