Politik Identitas, Ancaman Bagi Pemilu Tahun 2024 ?

Ridho Rejeki Pandiangan SH MH. (Foto/dok)

Penulis: Ridho Rejeki Pandiangan SH MH

PENGGUNAAN politik identitas dalam Perhelatan pesta demokrasi limatahuan dijadikan sebagai salah satu strategi politik dalam upaya bagaimana memenangkan Pemilihan Umum (Pemilu) untuk merebut suara sebanyak-banyaknya. 

Bacaan Lainnya

Namun, menurut catatan sejarah, startegi politik identitas terlihat identik dengan prilaku-prilaku ujaran kebencian yang sering disebarkan berkaitan dengan Suku, Agama dan Ras antar golongan

Strategi ini digunakan tanpa melihat dampak yang dapat mengakibatkan Distorsi yang memecahbelah persatuan dan kesatuan di negara Republik Indonesia. Tentunya hal ini telah mendegradasi sejarah panjang berdirinya negara ini, dimana para pendiri bangsa ini telah berupaya memerdekakan negara dari penjajahan dengan terus menerus menjadikan perbedaan menjadi sesuatu kekuatan besar.

Seiring berjalannya waktu perbedaan-perbedaan ini justru menjadi marak dan dipolitisasi oleh oknum maupun partai-partai politik tertentu dalam pemilu hanya untuk merebut kursi kekuasaan. Nah, apakah strategi dengan menggunakan politik identitas ini dapat menimbulkan ancaman bagi pesta demokrasi yang akan datang yaitu pemilu tahun 2024 ?.

Sebelum penulis memberikan pendapatnya, terlebih dahulu kita harus memahami apa yang dimaksud dengan Politik Identitas. Politik Identitas Mengutip dari Wikipedia bahasa Indonesia dikatakan bahwa Politik Identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama atau yang lainnya untuk tujuan tertentu. Secara teknis strategi politik identitas ini digunakan untuk mendapatkan dukungan dari orang-orang yang merasa sama, dan biasanya kesamaan itu cenderung dibangun dengan isu-isu keagamaan. 

Menurut penulis bahwa penggunaan politik identitas ini merupakan ancaman yang dapat menimbulkan resisten, kekacauan, serta dapat merubah pemahaman konstituen tentang nilai-nilai luhur yang didasarkan pada kelima sila pancasila. Tindakan resisten yang lahir dari politik identitas inilah yang menimbulkan semakin meningkatnya intoleransi yang sangat memungkinkan terjadinya perpecahan yang dapat mengancam jalannya pesta demokrasi yang akan datang .

Untuk mencegah hal ini agar tidak terjadi, penulis berpendapat bahwa perlu adanya suatu sistem regulasi yang berfungsi untuk mengatur dan dasar memberikan sanksi bagi setiap peserta pemilu dalam setiap tahapan yang menggunakan politik identitas sebagai isu-isu identitas dalam muatan kampanyenya.

Selanjutnya juga selain peserta pemilu, bahwa pemberian sanksi terhadap orang ataupun kelompok-kelompok tertentu yang menempatkan dirinya untuk memenangkan calon maupun partai poltik dengan menyebarkan ujaran-ujaran kebencian yang berbasis identitas untuk menjatuhkan lawan politik merupakan suatu hal yang sangat penting. 

Dan selain hal tersebut bahwa perlu adanya suatu kesepahaman serta pernyataan bersama bagi setiap peserta pemilu yang mewajibkan untuk tidak menggunakan politik identitas sebagai suatu alat maupun isu dalam kampanyenya.

Hal ini menurut penulis menjadi satu langkah maju untuk dapat mempertahankan persatuan dan kesatuan negara republik Indonesia serta menjadi salah satu cara untuk menghempang ancaman politik identitas dalam pemilu tahun 2024. (Penulis adalah seorang Praktisi Hukum)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *